Kematian KPK : Skema Pembunuhan secara TSM

0
283
Oleh: Asrizal, S.H (Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta/ Anggota Tim Lembaga Bantuan hukum (LBH Bhaskara) Pemuda Muhammadiyah Provinsi DIY)

KLIKBMR– 23 Tahun perjalanan KPK menandai bahwa korupsi masih menjadi momok bangsa. Eksistensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi menjadi sinyal elemen bahwa korupsi masih akut bahkan mengalami proses pembiakan dalam bentuk yang lebih canggih.

Demikian halnya, metode pencegahan dan penindakan korupsi dituntut untuk lebih progresif-inovatif. Pelaku korupsi tidak lagi hanya melibatkan oknum pejabat negara, namun secara faktual justru dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif melibatkan struktur organisasi negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sejatinya telah mengakomodasi ketentuan bahwa pelaku korupsi bukan saja person (individu), namun juga dapat melibatkan korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Akan tetapi, dalam praksisnya sulit membuktikan pelaku korporasi dalam tindak pidana korupsi. Demikian pula dengan dugaan korupsi yang melibatkan partai politik, kendati kucuran dana korupsi mengalir masuk ke khas partai.

Saban hari politik hukum penegakkan anti korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo kian membuat suram harapan publik agar Indonesia lekas sembuh dari virus korupsi yang mewabah. Bukannya optimisme yang didapat, justru pesimisme publik semakin hari kian masif. Hal itu tidak lain akibat dari serangkaian usaha pembunuhan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif terhadap KPK secara kelembagaan.

Kontroversi KPK akhir-akhir ini sebagai keadaan kausalitas dari rangkaian panjang siasat pembunuhan terhadap KPK. Diawali dengan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK di tengah penyidikan kasus megah korupsi e-KTP yang melibatkan eks ketua DPR (Setya Novanto) pada tahun 2017 silam. Tanpa urgensi yang jelas, penggunaan hak angket DPR dinilai hanyalah sebagai serangan balasan atas masifnya OTT yang melibatkan anggota DPR. Secara konseptual, penggunaan hak angket DPR hanya bisa dilakukan terhadap lembaga eksekutif sebagai pelaksana UU.

Palu MK sebagai Vonis mati KPK

Guna memberikan landasan konstitusional atas penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 membuat sebuah desain kelembagaan baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang di luar dari kewenangannya sebagai negatif legislator. Semula kehadiran KPK ialah sebagai lembaga negara independen di luar dari konsepsi kelembagaan klasik trias politika. Hal itu sebagai pilihan politik hukum bagi pembentukan KPK yang diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kerangka jabatan eksekutif, legislatif,dan yudikatif.

Independensi institusional KPK mutlak diperlukan agar bebas dari intervensi tiga cabang kekuasan trias politika. Tak ayal lagi, putusan MK tersebut justru memaksakan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasan eksekutif sehingga dapat menjadi obyek angket DPR. Selain itu, putusan a quo telah menegasikan perkembangan desain struktur kelembagaan negara modern yang tidak lagi hanya terpaku dan terpisah kedalam konsepsi kelembagaan trias politika klasik yang dipelopori Baron de Montesquieu 1784. Cara paling sederhana mengidentifikasi model trias politika ialah adanya pemisahan kekuasaan (separation of power) secara tajam antara tiga cabang kekuasan. Masing-masing cabang kekuasan tidak saling mencampuri kewenangan dari cabang kekuasan yang lain (contoh- pembentukan UU sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga legislatif, tidak berlaku model tripartit, eksekutif tidak diberikan kewenangan legislasi, melainkan hanya menjalankan UU yang dibuat legislatif).

Jika konsep trias politika tersebut kita komparasikan dengan model kelembagaan Indonesia, maka jelas terlihat bahwa sejak awal merdeka, Soepomo dan M. Yamin telah eksplisit menyatakan Indonesia tidak menganut ajaran trias politika murni Montesquieu. Demikian juga, dalam perkembangannya, kelembagaan Indonesia tidak menganut model separation of power, melainkan distribution of power. Hal itu terlihat dari pembagian kekuasan eksekutif dan legislatif dalam pembentukan UU. Presiden sebagai kepala eksekutif juga diberikan kewenangan secara konstitusional dalam semua tahap proses legislasi dari rancangan hingga pengundangan.

Sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah a quo, terjadi perubahan terhadap UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Di rezim UU terbaru, dimulailah aksi pembusukan secara nyata untuk membunuh KPK. Dari RUU yang digodok secara kilat 12 hari yang minim partisipasi dan transparansi, tidak melibatkan KPK, hingga menerobos aspirasi publik yang menolak revisi.

Pasca revisi UU a quo, rentetan kejanggalan mengisi norma perubahan. Jika rujukannya putusan MK, Mahkamah hanya menyatakan KPK sebagai bagian rumpun kekuasan kekuasan eksekutif. Lantas dari mana datangnya ide pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dan pengalihan status pegawai menjadi ASN?. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN kulminasi dari semua prejudis “KPK is dead”.

Dasar Hukum dan Relevansi TWK

Pengalihan status pegawai menjadi ASN akhir-akhir ini telah menuai kontroversi yang berujung pemberlakuan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi semua pegawai KPK. Sejatinya tidak ada ketentuan yang memerintahkan untuk melakukan TWK sebagai prasyarat dalam pengalihan status pegawai menjadi ASN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menyebutkan bahwa:

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan a quo, secara otomatis pegawai KPK demi hukum beralih menjadi ASN dengan menyesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ASN. Tidak ada ketentuan lain dalam UU 19 Tahun 2019 mengatur syarat dan tata cara pengalihan status pegawai menjadi ASN melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. Ketentuan mengenai proses pengalihan status pegawai kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai Peraturan pelaksana, Pasal 4 Petaturan Pemerintahan a quo, diatur beberapa tahapan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, yakni: Melakukan penyesuaian jabatan; Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai; Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai; Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai; dan Melakukan penetapan kelas jabatan.

Dalam PP itu, tidak terdapat ketentuan pelaksanaan asesmen TWK atau setidaknya pelimpahan kewenangan kepada pimpinan KPK untuk mengadakan asesmen TWK.

Dengan demikian, berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK dan PP No.41 Tahun 2020, tidak terdapat ketentuan pendelegasian kewenangan kepada pimpinan KPK untuk mengadakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan sebagai tata cara pengalihan status pegawai menjadi ASN. Ketentuan TWK diatur dalam Peraturan Komisi No.1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Sebagai tindak lanjut dari TWK, pada 7 Mei 2021, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 mengumumkan penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Ironisnya, 75 pegawai yang di nonaktifkan merupakan orang-orang yang oleh publik dinilai memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, 75 pegawai tersebut mayoritas adalah pegawai yang menolak pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.

Berdasarkan berbagai kesaksian dari para pegawai, soal yang dipertanyakan dalam TWK tidak ada korelasinya dengan wawasan Kebangsaan. Lagi pula, standar apa yang bisa disimpulkan untuk mengukur kualitas kebangsaan seseorang dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak menyangkut privasi. Begitu pula dengan berbagai kejanggalan lain selama TWK yang (seolah) di desain untuk menyingkirkan orang-orang yang kritis di KPK.

Demikian pula, putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa dalam proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, tidak boleh merugikan hak-hak para pegawai. Adapun bunyi lengkap dari putusan yang dimaksud, “Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,”. Ketentuan tersebut secara tegas memerintahkan pemenuhan hak-hak pegawai KPK harus dijamin dan dilindungi. Namun, SK pimpinan KPK tersebut di atas, bukan saja sebagai pembangkangan putusan MK (constitution disobidience), melainkan sebagai preseden buruk dari penyalahgunaan kekuasan secara sewenang-wenang (abuse of power).

Dengan demikian, Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan status Pegawai KPK menjadi ASN tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juncto putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga akibat hukumnya SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan demikian batal demi hukum.

Upaya hukum yang memungkinkan

Apabila pimpinan KPK tidak mencabut kembali SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, atau setidaknya telah secara persuasif beritikad baik untuk menyelesaikan dalam upaya administrasi untuk memulihkan kembali hak-hak 75 pegawai yang dinonaktifkan. Namun apabila hal tersebut masih jauh dari kemungkinan. Maka, sebagai negara hukum, jalan yang paling memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan pejabat negara ialah melalui mekanisme due process of law. Pengadilan sebagai institusi yang merdeka dapat menjadi pilihan yang paling memungkinkan sebagai upaya untuk memulihkan kembali hak-hak warga negara yang telah, sedang, atau potensial akan dilanggar oleh pejabat negara.

Pada keadaan ini, ada dua jalan yang bisa ditempuh, yakni: pertama, melalui pengajuan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Agung untuk menguji secara formil maupun materil Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2020 dan terhadap UU No.19 Tahun 2019. Kedua, jalan yang lain yang dapat ditempuh ialah dengan mengajukan permohonan ke PTUN untuk membatalkan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 karena bertentangan dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara optimistis, dengan berbagai argumentasi dan fakta yang terjadi, pengadilan akan menjatuhkan putusan yang memulihkan kembali hak-hak 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan demi hukum dan keadilan.

Kedudukan KPK pasca revisi UU KPK telah membunuh semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana tidak, KPK sebagai leader sector pemberantasan korupsi selama ini telah masif membongkar rangkaian korupsi yang menjerat oknum pejabat negara yang merugikan kepentingan rakyat. Pasca revisi, KPK tidak lagi sebagai institusi independen. Sebagai bagian dari cabang kekuasan eksekutif, maka leader sectornya adalah presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Demikian juga kontroversi pengalihan status pegawai menjadi ASN dan pengangkatan Dewas oleh Presiden sangat potensial menjadi pintu masuknya intervensi terhadap KPK.

Jika masih ingin mempertahankan eksistensi KPK sebagai institusi yang optimal dan maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka independensi institusional menjadi pilihan yang paling utama dan memungkinkan. Perlu kesamaan tekad dan komitmen untuk mendorong politik hukum pemberantasan korupsi yang lebih progresif. Jalannya ialah dengan menjadikan KPK sebagai bagian dari organ konstitusi melalui amandemen kelima UUD 1945, serta memisahkan kedudukan kelembagaan KPK dari cabang trias politika. Dengan begitu, KPK akan benar-benar independen secara institusional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here