Selasa, Juni 15, 2021
Beranda Advertorial DPRD Kotamobagu Hearing Finance, OJK dan Pemkot Terkait Laporan Masyarakat

DPRD Kotamobagu Hearing Finance, OJK dan Pemkot Terkait Laporan Masyarakat

KLIKBMR POLITIK—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota-Kotamobagu menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Perusahaan Finance dan Orotiras Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), serta Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Pemangilan perusahaan finance tersebut karena ada beberapa laporan dari pihak masyarakat Kotamobagu terkait dengan penarikan kendaraan secara paksa.

Hearing yang di pimpin langsung Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu Ir. Ishak Sugeha, dan Meiddy Makalalag selaku ketua Komisi II.

Saat hearing berlangsung, Risman Ibrahim, perwakilan dari OJK Sulut menjelaskan bahwa finance bisa melakukan penarikan namun dengan ketentuan berlaku.

“Harus sopan caranya, ada musyawarah lebih dulu dan tidak dengan kekerasan, dan paling penting, penarikan harus sesuai dengan perjanjian kontrak pembiayaan,” kata Risman.

Jaminan atau barang kendaraan bisa ditarik dalam perjanjian adalah sewa guna usaha dan sale and leasback.

“Kalau selain itu tidak bisa,” ungkapnya saat hearing berlangsung.

Dirinya pun meminta seluruh Finance di Kotamobagu agar tidak menggunakan jasa preman saat melakukan penarikan kendaraan.

“Kalau perjanjiannya sewa guna usaha atau sale and leasback, perusahaan bisa menggunakan jasa pihak ketiga atau debt colector. Tetapi petugasnya harus di bawah perusahaan yang tersertivikasi. Bukan preman jalanan yang digunakan,” katanya.

Sedangkan pihak perwakilan PT BFI Finance Kotamobagu Olvie Kolopita mengungkapkan, hasil hearing ini akan kami tindaklanjuti, semua hasil keputusan hearing akan disampaikan kepihak pimpinan.

“Mulai dari pelaksanaan kegiatan usaha, penarikan kendaraan, gudang, izin dan CSR akan kami laporkan semua ke kantor pusat,” katanya.

Sementara itu, saat hearing berlangsung Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag, menanyakan ke perusahaan BFI Finance Kotamobagu, persoalan keberadaan gedung sudah sesuai apa belum.

“Gudang harus jelas di mana, IMB-nya mana, dan apakah lokasi gudang sesuai tata ruang atau tidak. Semua perusahaan pembiayaan harus memiliki gudang yang representatif. Itu salah satu catatan kita,” kata Makalalag.

Senada pun disampaikan oleh Pemkot Kotamobagu, Kepala KPTSP Kotamobagu Noval Manoppo, mengaku akan menindaklanjuti fakta di hearing tersebut bahwa PT BFI Finance tidak memiliki gudang.

”Kami segera koordinasi dengan pihak lainnya untuk persoalan ini. Karena gudang itu menjadi wajib bagi semua perusahaan pembiayaan. Begitu pula dengan izin, akan kami cek lagi,” kata Noval Manoppo.(adv)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

Hijram mokodompit on Aksi Bela Bupati Bolmong
Yossy s manoppo on Besok PT. Conch di-Police Line