Selasa, Juni 15, 2021
Beranda Boltim Tenaga Auditor di Pemkab Boltim Kurang

Tenaga Auditor di Pemkab Boltim Kurang

Inspektorat Berharao Bisa ad Ketambahan Tenaga Auditor

KLIKBMR BOLTIM–Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), untuk tenaga auditor masih kurang, hal itu disampaikan langsung Kepala Inspektur Kabupaten Boltim Meike Mamahit, jumlah auditor yang ada sekarang berjumlah hanya 12 orang, dan itu belum mencaoai kebutuhan ideal dengan jumlah objek yang diperiksa.

“Kita masih kekurangan tenaga auditor dan tenaga teknis, seharusnya kita memiliki 30 orang tenaga audit dan teknis, dengan demikian berarti kita masih butuh 18 orang,” kata Meike.

Selain itu ia juga, dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telah memaksimal jumlah tenaga audit walau jumlahnya sedikit.

“Saat ini dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, yang seharusnya dikerjakan 6 orang, kita hanya punya 2 orang untuk mengerjakannya,” tuturnya.

Ia pun berharap, apabila ada penambahan tenaga auditor atau teknis, pindahan dari tempat lain, harus orang-orang yang mampu melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan baik.

“Jika ada penambahan tenaga auditor, itu harus orang yang bisa melakukan pemeriksaan dengan baik,” harapnya.

Dalam objek pemeriksaan itu di mulai dari SKPD, Kecamatan, Desa, dan Sekolah-sekolah yang ada di Boltim.

” Objek pemeriksaan dan pengawasan kita mencakup, 30 SKPD, 80 Desa, 7 Kecamatan, dan Sekolah-sekolah,” tandasnya, dengan harapan kedepan tenaga audit bisa ditambah.

Seperti diketahui, tugas dari Inspektorat Kabupaten, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) peraturan tersebut, adalah pengawasan terhadap :

a. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (3) peraturan tersebut.(tr/03)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

Hijram mokodompit on Aksi Bela Bupati Bolmong
Yossy s manoppo on Besok PT. Conch di-Police Line