Rabu, September 29, 2021

Beranda Bolmong Status Tersangka Bupati Bolmong, Komisi III DPR RI Nilai Cacat Hukum

Status Tersangka Bupati Bolmong, Komisi III DPR RI Nilai Cacat Hukum

Ahmad M Ali, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem

KLIKBMR JAKARTA—Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menilai penetapan status tersangka oleh Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, atas kasus dugaan perusakan asset PT. Conch North Sulawesi Cement (CNSC), mencerminkan pihak kepolisian bersikap arogansi, ambivalen dan cacat hukum.

“Kami menyesalkan arogansi kepolisian yang menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow sebagai tersangka, seolah-olah sebagai rakyat biasa atau provokator. Tanpa didasari pertimbangan hukum dan kewenangan yang melekat pada jabatan Bupati,” ujar Prof Dr. Hi Ahmad M Ali. SH MH. Di gedung Senayan, Kamis (27/07) siang tadi.

Menurut Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Penetapan tersangka itu berkesan subjektif dan ambivalen. Padahal kata dia, kepolisian harus memahani kasus itu, karena permasalahan merupakan dua rangkaian yang saling bertatutan.

“Hasil investigasi kami menemukan dua hal: Pertama, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT CNSC illegal karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), dan belum memiliki WIUP (wilayah izin usaha pertambangan); Kedua, atas nama penambangan illegal, tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Bolaang Mongondow pada Juni 2017,” jelasnya.

Ahmad M Ali menyebutkan, Bupati melakukan penertiban melalui inspeksi terkait izin-izin perusahaan yang di lakukan di lokasi Pabrik PT Conch North Sulawesi Cement, Jalan Trans Sulawesi Lolak, Bolaang Mongondow, oleh Bupati bersama dengan aparaturnya.

“Bupati menertibkan bangunan milik perusahaan karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Apa yang dilakukan oleh Bupati sama dengan yang dilakukan ditempat lain, misalnya, penertiban bangunan liar di Jakarta. Yah, sudah menjadi kewenangan kepala daerah untuk menertibkan bangunan liar tak memiliki izin,”jelasnya.

Untuk diketahui, Kasus dugaan perusakan properti milik PT Conch Nort Sulawesi Cement ini berawal saat Bupati Bolaang Mongondow memerintahkan aparat Satpol PP untuk menertibkan bangunan perusahaan yang dinilai tidak memiliki izin usaha pertambangan. Penertiban tersebut berakhir dengan laporan perusakan aset milik perusahaan itu ke pihak polisi. Perusahaan mengklaim telah mengalami kerugian materiil berupa kerusakan bangunan sebanyak 11 unit, 240 buah kaca jendela, dan 100 daun pintu pecah.

“Kami menemukan fakta bahwa proses penertiban yang dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow sah secara konstitusional untuk menyelamatkan kekayaan negara, Kepolisian telah memberikan alamat pidana yang salah. Bupati Bolaang Mongodow harusnya juga dilihat sebagai peristiwa hukum untuk menegakan aturan perundang-undangan, bukan dipandang sebagai tindakan kejahatan atau perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Guru Besar Hukum di Universitas Hasanudin Makasar itu menilai, penetapan tersangka Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow adalah tindakan terburu-terburu dan mengandung cacat hukum. Kesimpulan yang diambil kepolisian tidak mencerminkan profesionalitas dan terkesan subjektif.

“Masa bupati melaksanakan kewenangan dianggap sebagai penghasut.  Bagaimana mungkin bupati yang melaksanakan kewenangan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ini logika hukum seperti apa ini. Jangan atas nama investasi orang semaunya melakukan apa saja, termasuk mendirikan usaha yang illegal. Ini negara hukum, segala investasi harus tunduk pada aturan agar memberikan dampak kesejahteraan pada rakyat. Bukan membiarkan kegiatan illegal,” ujarnya.(ads/Im)

RELATED ARTICLES

1 KOMENTAR

  1. Saya sangat setuju dgn pendapat prof. Langkah bupati ini adalah merupakan suatu kebijakan(beschikkking) kepala daerah atas nama pemerintah sesuai dgn sumpah jabatannya dan menjalankan amanat UU. Langkah kebijakan ini tentu tdk akan ditemui perbuatan yg melanggar hukum oleh bupati (Onrechtmatige Overheidsdaad) apalagi disangkakan sebagai perbuatan pidana. Semoga pendapat saya ini tdk salah dan tim penyidiknya(oknum polda sulut) diberi petunjuk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Hijram mokodompit on Aksi Bela Bupati Bolmong
Yossy s manoppo on Besok PT. Conch di-Police Line