AdvertorialBolselDaerahEtalase

Bupati Iskandar Serahkan LKPD Pemkab Bolsel Tahun 2020 Ke BPK RI Perwakilan Sulut

KLIKBMR BOLSEL– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ‘Unaudited’ dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (08/03/21).

LKPD Pemkab Bolsel ini diserahkan langsung oleh Bupati Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt bersama Ketua DPRD Bolsel Ir. Arifin Olii dan Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy, S.STP di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

LKPD diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Karyadi, SE, MM, Ak.CA CRfA, CSFA yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh pihak Pemkab Bolsel dan pihak BPK.

Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi, dalam sambutanya mengatakan LKPD merupakan inolementasi amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Aturan-aturan tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan maupun dasar pemeriksaan. Laporan keuangan disusun sebagai wujud akuntabilitas dan kesungguhan Pemkab Bolsel, guna memenuhi kewajiban konstitusional,” kata Karyadi, dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam kesempatanya berharap agar pemerintah daerah di 15 kabupaten dan kota dapat menyajikan LKPD dengan menjaga akurasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance,” ujar Gubernur

Senada, Bupati Iskandar Kamaru mengatakan, Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan di segala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

“Tentunya semua itu diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan transparan,” jelas Bupati Iskandar Kamaru

Diketahui, penyerahan LKPD itu dilaksanakan bersamaan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara. (Rz/**)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button