Bupati Bolsel, Sekda dan Inspektur Daerah Kunjungi BPK RI Perwakilan Sulut

Bupati Bolsel, Sekda dan Inspektur Daerah Kunjungi BPK RI Perwakilan Sulut

- Kanal Bolsel, Daerah, Etalase
14
0

KLIKBMR BOLSEL—Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi Iskandar Kamaru, lakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (10/10).
Dalam kunker tersebut, Bupati Bolsel telah didampingin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy dan Kepala Inspektorat Daerah Ridel Paputungan.

Kunjungan itu berkaitan dengan hasil laporan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Ri terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, dan langsung di terima oleh Plh, Kepala BPK RI Provinsi Sulut, Nurendo Adi Kusumo, SE, MM, CAAE,Ak, CA (Kepala Subauditoral Sulut II). beserta jajarannya.

Dalam kunker itu, Nurendo Adi Kusumo, SE, MM, CAAE,Ak, CA, menyambut baik dan dalam keseriusan pemkab bolsel dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

“untuk menyelesaikan rekomendasi BPK RI, salah satunya dengan menyusun action plan yang diikuti dengan penandatangani pernyataan komitmen dari kepala perangkat daerah dan pejabat eselon tiga dimasing-masing instansi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru mengatakan, upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. sampai dengan saat ini tindak lanjut pemkab Bolsel atas rekomendasi BPK RI telah mencapai 85,17% untuk semester 1 tahun 2019.

“Namun masih didapati kendala-kendala dalam menuntaskan rekomendasi-rekomendasi BPK RI,” ujar Bupati

Lanjut, dari arahan kepala BPK RI Perwakilan Sulut tersebut, dan memerintahkan kepada Kepala perangkat daerah melalui Sekertaris Daerah untuk segera menyusun action plan dan menandatangani pernyataan komitmen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan tingkat pejabat eselon III di masing-masing perangkat daerah.

Dalam pernyataan komitmen telah dicantumkan target-target penyelesaian yang harus dicapai per tanggal yang ditentukan. Apabila sampai dengan batas waktu yang dimaksud tidak diselesaikan maka tentunya akan ada sanksi yang diberikan.(**)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

Komisi V DPR RI Bahas 5 RUU dan Percepatan Ibu Kota Baru

KLIKBMR POLITIK–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR