DPRD Hearing dengan ATR/BPN Kotamobagu Terkait Program PTSL

DPRD Hearing dengan ATR/BPN Kotamobagu Terkait Program PTSL

- Kanal Advertorial, Daerah, Etalase, Kotamobagu, Politik
30
0

KLIKBMR POLITIK—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menggeral Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kotamobagu, Selasa (11/06).

Hearing tersebut membahas mengenai laporan masyarakat yang belum menerima sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 dan 2018 maupun permasalahan tanah untuk dicari solusinya.

Hadir dalam RDP tersebut anggota legisatif Kotamobagu, diantaranya Meiddy Makalalag ST, Ir Ishak Sugeha, Jusran Mokolanot, Begie Ch Gobel dan Kadir Rumoroy. Kepala ATR/BPN Kotamobagu Edwin Kamurahan, Ishak Korompot, Raymond Bulamey. Maupun dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu yakni, Asisten II Drs. Gunawan Damopolii, Dinas PR-KP, BPKD dan Bagian Hukum Pemkot Kotamobagu.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II Meiddy Makalalag ST mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu simpulkan dan kita dorong dan tindak lanjuti. Seperti, sisa sertifikat 2017 2018 yang diterbitkan melalui program PTSL.

“Kiranya pemkot kotamobgu bisa memfasilitasi bagaimana sertifikat yang telah terbit,  bisa diselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat,” kata Meiddy

Selain itu, Mekal sapaan akrabnya, DPRD Kotamobagu akan mendorong anggaran melalui pemkot, agar pihak ATR/BPN bisa dengan mudah melakukan sosialisasi kepada masyarat untuk program PTSL 2019.

“Apalagi program ini digagas oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, Tujuan kita bersama, bagaimana memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Nah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita carikan solusinya, agar tidak ada lagi masyarakat Kotamobagu yang mengeluh belum menerima sertifikat melalui program PTSL. Apalagi sertifikat tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Meiddy sebagai Ketua DPC PDI-P Kotamobagu.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kotamobagu Edwin Kamurahan memberikan apresiasi dengan dilakukannya RDP dengan pihak DPRD Kotamobagu, kami sangat butuh dukungan dari Pemkot dan DPRD kotamobagu. Sebab, sertikat PTSL yang ada saat ini, sebagian nama pemilik sertifikat masih terkendala dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Warga Kotamobagu yang terdaftar khusus program PTSL tahun 2017-2018, sementara akan bayar BPHTB pas di tahun 2019 ini. Ya , harus mengikuti pajak tahun 2019. Salah satunya, itu yang menjadi kendala warga yang hendak mengambil sertifikat program PTSL,”ujarnya.

Selain itu, Asissten II Pemkot Kotamobagu Gunawan Damopolii mengungkapkan, sertifikat yang belum diserahkan kepada masyarakat, kita akan berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN, untuk dicarikan solusi,  agar sertifikat tersebut segera diserahkan kepada warga.

”Intinya kami menyambut baik, rekomendasi oleh DPRD. Dimana mengutamakan bersama kepentingan maayarakat kotamobagu, “tandasnya(Adv)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

Peringati Hari Kemerdekaan RI ke-74, Bolsel Lebih Maju, SDM Semakin Unggul

KLIKBMR BOLSEL–Peringati Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang