Pemkab Bolsel Terima Penghargaan dari PT Taspen

Pemkab Bolsel Terima Penghargaan dari PT Taspen

- Kanal Advertorial, Bolsel, Daerah
118
0

Direktur Keuangan PT Taspen Helmi Imam Satriyono menyerahkan penghargaan kepada Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid

KLIKBMR BOLSEL—Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, telah menerima penghargaan PT Taspen kepada Pemerintah Bolsel yang dinilai punya  perhatian atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian non ASN.

Penhargaan itu diserahkan langsung oleh Direktur Keuangan PT Taspen Helmi Imam Satriyono, di Hotel Arya Duta Jakarta, Jumat (17/05).

“Dengan diterimanya penghargaan ini adalah sebagai bukti komitmen Pemkab Bolsel untuk meberikan jaminan keselamatan dan kematian bukan hanya kepada ASN di jajaran Pemkab tapi juga kepada tenaga harian lepas di lingkup Pemkab Bolsel,” Kata Wakil Bupati Deddy Abdul Hamin.

Dimana program ini bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Bolsel punya perhatian terhadap pegawai Non ASN lewat  program JKK JKM dan dikelola oleh PT Taspen (Persero) Cabang Manado.

“Komitmen pemerintah wajib memberikan perlindungan saat bekerja,” ungkapnya

Diketahui, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam 2 kategori yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Program JKK JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS TK sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 dimana untuk ASN,PPPK dan Honorer dikelola oleh Taspen. Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum.

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 pula menyatakan bahwa Pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK. Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015, di mana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen. Peraturan Pemerintah diatas merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian. Dimana Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. (Adv)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

Komisi V DPR RI Bahas 5 RUU dan Percepatan Ibu Kota Baru

KLIKBMR POLITIK–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR