BKPP Hadiri Rakornas Sinergitas Penegakan Hukum PNS

BKPP Hadiri Rakornas Sinergitas Penegakan Hukum PNS

- Kanal Bolmong, Daerah, Etalase, Nasional
221
0

 

Foto : Istimewa

KLIKBMR BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakoornas) Sinergitas Penegakan Hukum PNS, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (13/9/18).

Rakoornas sinergitas penegakan hukum bagi PNS ini mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang dilaksanakan lintas Kementerian dan lembaga yakni BKN, Mempan dan RB serta Kementerian dalam Negeri.

Dikatakan Kepala BKPP, Umarudin Amba melalui Kepala Bidang Disiplin, Fasilitas Profesi dan Informasi Aparatur Abdusalam Bonde, hasil Rakoornas ini akan dijadikan rujukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota. “Hasil Rakoornas ini nantinya akan menindaki PNS yang terlibat kasus penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, dengan putusan inkra secara hukum, dan harus dipecat status PNSnya,” kata Abdussalam kemarin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menilai masih banyaknya PNS terlibat korupsi yang tetap berstatus aktif, lantaran adanya surat edaran Kemendagri pada 29 Oktober 2012.

Menurut Tjahjo, surat tersebut seolah membolehkan para PNS terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

“Ini kesalahan Kementerian Dalam Negeri titik. Karena apa? Karena ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang isinya memang tidak mengharuskan pemda provinsi, kota, kabupaten memberhentikan dengan tidak hormat,” ujar Tjahjo saat memberikan sambutan pada Rakornas sinergitas penegakan hukum bagi PNS untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Tjahjo menyatakan, surat edaran tersebut telah dicabut dan telah dikeluarkan surat edaran baru Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tjahjo mengatakan, penerbitan surat edaran yang dikeluarkan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien.

“Ini semata-mata Pemerintahan bapak Jokowi dan Jusuf Kalla ingin membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi dan dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” tuturnya

“Termasuk di dalamnya membangun sistem pemerintahan yang bersih,” ia menambahkan. (Imr/*)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

Peringati Hari Kemerdekaan RI ke-74, Bolsel Lebih Maju, SDM Semakin Unggul

KLIKBMR BOLSEL–Peringati Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang