Pemkab Bolmong Teken Perjanjian Kerjasama Dengan APIP dan APH

Pemkab Bolmong Teken Perjanjian Kerjasama Dengan APIP dan APH

- Kanal Bolmong, Daerah, Etalase, Hukum dan Kriminal, Sulut
313
0
Foto : Istimewa

KLIKBMR BOLMONG – Berdasarkan Pasal 385 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 25 PP 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, menandatangani draf perjanjian kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulut, Selasa (4/9/2018) kemarin.

Sekda Bolmong Tahlis Gallang nenjelasjan tujuan pendantanganan kerja sama tersebut untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Kerja sama ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang efektif antara APIP dengan APH dalam mengawal pembangunan dan pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Joko Widodo, Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan program strategis nasional, yang implementasinya harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

“Koordinasi ini merupakan mandat dari UU. Melalui koordinasi ini, APIP bersama APH saling bersinergi dan mendukung untuk mempercepat proses penegakan hukum,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengatakan koordinasi ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya perasaan khawatir atau gamang dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.

“Jadi, tidak perlu takut atau khawatir untuk melaksanakan tupoksi selama itu sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Dijelaskan, koordinasi antara APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana atau melindungi koruptor. Koordinasi APIP dan APH juga bukan tempat untuk kongkalikong atau bermufakat jahat.

“MoU APIP dan APH bertujuan mempercepat koordinasi dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat, sehingga peran masyarakat juga akan menjadi penting dalam mengawasi penggunaan uang negara melalui perwujudan program pemerintah,” tutupnya.

Terinformasi, yang hadir dalam penandatangan dan perjanjian kerja sama ini adalah seluruh Kepala Daerah di Kabupaten/kota se-Sulut dan seluruh Kapolres serta Kajari di setiap daerah. (Imr/*)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

Desa Trans Pato’a dapat Dana dari Kemendes PDTT

KLIKBMR BOLSEL–Desa Trans Pato’a, di Kecamatan Helumo, Kabupaten