RPJMD Ditetapkan Menjadi Perda

RPJMD Ditetapkan Menjadi Perda

- Kanal Bolmong, Daerah, Etalase, Politik
336
0

Cegah Isu Terjadinya Konflik Rapat Forkopimda dan Forkopimcam menghasilkan 12 Pokok pembahasan untuk pencegahan Konflik KLIKBMR BOLMONG—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam rangka antisipasi perkembangan isu-isu saat ini yang berpotensi konflik maupun ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan natal hingga tahun baru mendatang. Rapat yang diselenggaran diruangan lantai II kantor Bupati Bolmong, Kamis (16/11). Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong, Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, sekaligus menyampaikan 12 pokok permasalahan yang harus di antisipasi dan di jaga, karena Kabupaten Bolmong, memiliki wilayah yang cukup luas. "Ya, dari 12 pokok permasalahan dan kita perlu adanya peran serta kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda), aparat Desa maupun juga bantuan dari aparat hukum dalam hal ini Kepolisian serta TNI," kata Bupati dalam sambutannya. Dalam 12 pokok yang harus di jaga tersebut, unsur forkopimda baik TNI, Polres Bolmong, Kajari dan Pengadilan siap menjaga dan mengawal setiap keamanan dan juga pembangunan yang akan dilaksanakan Pemkab Bolmong. Sekedar informasi, kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Welty Komaling, Kapolres Bolmong AKBP Gani Fernando Siahaan, Kajari Kotamobagu Daplin SH, Kodim 1301 Sampang Dihotang, dan Perwakilan Pengadilan Negeri Kotamobagu Raja Bonar SH MH serta seluru Forkopimda dan Forkopimcam. Peliput: Imran Asiaw Berikut 12 pokok permintaan pemkab bolmong untuk dikawal bersama:  1.	Antisipasi paham radikalisme yang membangun kekuatan lewat berbagai kebijakan serta berbagai sistem termasuk melalui ajaran agama, organisasi massa dan paham radikalisme lainnyaDeteksi dini kerawanan kamtibmas di wilayah Bolaang Mongondow. 2.	Deteksi dini kerawanan kamtibmas di wilayah Bolaang Mongondow. 3.	Antisipasi peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, ehabon, komix serta penggunaan narkoba di kalangan pelajar. 4.	Penyebarluasan berita yang tidak benar di berbagai media sosial atau berita hoax. 5.	Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Bolaang Mongondow. 6.	Penambangan emas tanpa izin atau ilegal 7.	Permasalahan perkebunan kelapa sawit di Desa Lolak 2. 8.	Permasalahan tentang area taman nasional dan HGU yang diperjual belikan. 9.	Kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan bencana alam khususnya di Dumoga, Lolayan dan Sangtombolang. 10.	Antisipasi potensi konflik di desa rawan, termasuk batas desa. 11.	Permasalahan pengelolaan keuangan desa termasuk penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Serta penyaluran beras pra sejahtera di tingkat desa. 12.	Mengantisipasi kamtibmas jelang natal dan tahun baru.KLIKBMR BOLMONG—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah disetujui dalam rapat Paripurna DPRD, yang digelar di ruang paripurna DPRD, Kamis (16/11).

Dalam Rapat tersebut dipimpin langdung oleh Ketua DPRD Welty Komaling, Wakil Ketua Kamran Mucthar dan Abdul Kadir mangkat, serta 21 anggota DPRD, serta diikuti dan dihadiri Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Bupati Yanni Ronny Tuuk S.th MM, Unsur Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Sangadi, dan Tamu Undangan.

Menurut Ketua DPRD Welty Komaling, ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tata Tertib (Tatib) masa jabatan 2014-2019, serta sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010 pasal 85 ayat 4 huruf 4.

“Terkait RPJMD, maka pengambilan keputusan dalam sidang paripurna harus didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, dan pimpinan Pansus yang sudah berisi proses pembahasan, serta pendapat akhir fraksi,” kata Komaling.

Rapat kali ini. Kata Welty, semua fraksi juga ikut memberikan pendapat terkait Ranperda tentang RPJMD 2017-2022.

“Semua fraksi akhirnya menyetujui bersama melalui juru bicara masing-masing fraksi atas Ranperda RPJMD‎ menjadi Perda, yang selanjutnya akan dikonsultasikan kepada gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Yasti dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab dan Dekab bersama-sama melaksanakan amanat pasal 69 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan pengendalian dan evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKP.

“Dengan menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Bolmong tahun 2017-2022 ditetapkan menjadi Perda,  maka kita berama-sama sepakat mejadikan Perda ini menjadikan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemkab Bolmong dalam menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan,” jelasnya.

Peliput: Imran Asiaw

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

Komisi V DPR RI Bahas 5 RUU dan Percepatan Ibu Kota Baru

KLIKBMR POLITIK–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR