ASN Maupun Pensiunan Terlibat Hukum Tetap, Bakal Dipecat dan Tak Digaji

ASN Maupun Pensiunan Terlibat Hukum Tetap, Bakal Dipecat dan Tak Digaji

- Kanal Daerah, Etalase, Kotamobagu, Nasional
290
0

ASN Maupun Pensiunan Terlibat Hukum Tetap, Bakal Dipecat dan Tak Gaji
Ilustrasi

KLIKBMR KOTAMOBAGU—Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerapkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2017 yang diberlakukan secara surut. Pada aturan tersebut BKN tak hanya menyeriusi pemecatan Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang terlibat kasus Korupsi, keterlibatan kasus Pidana Umum pun akan dipecat secara terhormat maupun tidak terhormat. Dan bukan hanya ASN yang masih aktif, Para ASN yang sudah pensiun pun tak akan menerima gaji.

Terinformasih, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu telah menerima surat keputusan dari BKN terkait pembatalan pensiun kepada pejabat yang telah terpidana. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta, surat keputusan telah diterima dan sedang diproses.

“Surat keputusan tersebut sudah kami terima, dalam surat dituliskan beberapa poin yang diantanya hak untuk menerima pension pegawai atau pension janda/duda telah dihapus,” Kata Sahaya.

Lanjut, dalam surat itu, ditujukan kepada pejabat yang telah terlibat masalah hukum. Yakni FS alias Fer, Pejabat Pembina Utama Golongan IV/e yang sudah Pensiun. Tidak berhak lagi diberikan gaji pensiun dan pembatalan kenaikan pangkat pengabdian.

“Kami hanya menindaklanjuti sesuai apa isi surat keputusan yang di kirim BKN, untuk segera melakukan proses pembatalan SK Pensiun salah satu Staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu,” Ungkapnya.

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini menuturkan, Pemerintah telah mengajukan surat kenaikan pangkat dan pensiuan yang ditujukan kepada Presiden RI tembusan Kepala BKN, tertanggal 2 Februari 2017, dan dari usulan tersebut telah disetujui dengan keputusan Presiden (Kepres) tertanggal 4 april 2017, terkai kenaikan pangkat dan pengabdian menjadi Pembina utama dan pension pada 1 Juli 2017.

“Pembatalan Kepres tersebut, karena berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pada Pengadilan Negeri Manado, Nomor:27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdo tertanggal 1 Desember 2014,” Terangnya.

Penulis: Supriyadi Dadu

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

Jelang Muswil KAHMI Sulut Ketua Presedium KAHMI Bolsel Bentuk Panitia

KLIKBMR BOLSEL–Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi