DPRD KK Paripurnakan KUA-PPAS 2017 Serta Tiga Ranperda Menjadi Perda

DPRD KK Paripurnakan KUA-PPAS 2017 Serta Tiga Ranperda Menjadi Perda

- Kanal Advertorial, Politik
581
0

img_2228KLIKBMR POLITIK— Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu (KK) Senin, (07/11) Malam. terkait Pembahasan bersama dengan Pemerintah Kota Kotamobagu tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 dalam agenda tahap pertama tersebut telah menyepakati KUA-PPAS 2017 maupun tiga Ranperda menjadi Perda.

img_2157Rapat paripurna DPRD KK yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hi Ahmad Sabir, membuka sidang paripurna pembahasan KUA-PPAS tahun 2017, berserta Paripurna tahap dua tentang tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda).

Tiga ranperda tersebut, yakni ranperda perubahan nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang izin pendirian bangunan IMB, serta ranperda tentang perubahan perda tentang tata cara penagihan rumah susun sederhana murah menjadi perda.

img_2172Sementara itu, untuk KUA-PPAS 2017 yang nantinya akan dibahas selanjutnya, dalam belanja yang diprioritaskan Rp. 703.963 miliar, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 310.964 miliar dan belanja langsung Rp. 392.998 Miliar, serta pembiayaan sedangkan pembiayaan atas devisit diprioritaskan sebesar Rp 5,8 Miliar lebih.

img_2146Diketahui, Paripurna KUA PPAS 2017 dan penetapan tiga ranperda menjadi perda, dihadiri oleh Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, Wali Kota Kotamobagu Drs Jainuddin Damopolii, maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan KUA PPAS telah disetujui oleh enam Fraksi di DPRD KK.(Adv)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga!

TAPD dan Banggar DPRD Kotamobagu Bahas Finalisasi Lpj APBD 2019

KLIKBMR POLITIK–Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota